Banten – kemajuanrakyat.id-Tingkat keterhunian rumah subsidi di Indonesia tercatat mencapai 93 persen pada 2024–2025, meningkat signifikan dari 76 persen pada 2022. Data ini disampaikan Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Dr. Heru Pudyo Nugroho, Sabtu (21/12/2025) di Kota Serang, Banten.
Heru mengatakan, peningkatan keterhunian menunjukkan rumah subsidi lebih tepat sasaran.
“Kalau keterhunian di bawah 70 persen, berarti ada masalah dengan unitnya,” ujarnya usai menghadiri Akad Massal 50.030 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 di Perumahan Pondok Banten Indah.
Tapera juga telah mengevaluasi ketepatsasaran rumah subsidi dengan 1.000 sampel di 54 kabupaten/kota. Selain itu, lembaga ini menyiapkan katalog kontraktor tersertifikasi yang bisa diakses pengembang melalui e-katalog, untuk memastikan pembangunan rumah subsidi sesuai standar.
Menyongsong 2026, Tapera berencana menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan penyalur, pengembang, dan asosiasi terkait. Bank dengan realisasi rendah akan dialihkan kuotanya ke bank lain.
“BRI bahkan mendapat dua kali alokasi karena pertumbuhan penyalurannya bagus,” kata Heru.
Hingga 18 Desember 2025, tercatat 327.000 pendaftar dalam sistem antrean KPR perumahan, menjadi indikasi tingginya minat masyarakat. Tapera mendorong percepatan akad pada Januari 2026 dengan memanfaatkan saldo awal kas dan pengembalian pembiayaan sebelumnya.
“Heru menekankan, sesuai aturan KPR FLPP, rumah yang dibiayai harus layak dan siap huni, meski pembangunan terkadang terhambat faktor cuaca. Batas akhir akad KPR diperpanjang hingga 30 Desember 2025 pukul 00.00 WIB untuk memastikan proses verifikasi dan pembayaran selesai tepat waktu,”pungkasnya.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar