Jakarta-Kemajuanrakyat.id-Pengisian dan pelantikan Wakil Presiden baru dinilai dapat menjadi momentum strategis bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan, evaluasi, hingga perombakan kabinet. Langkah tersebut diperlukan guna memastikan seluruh jajaran pemerintahan memiliki komitmen, loyalitas, integritas, serta keselarasan visi dan misi dengan kepemimpinan Presiden.
Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina PERADI MAJU, dalam keterangannya.
Menurut Juanda, evaluasi dan penggantian sejumlah menteri, wakil menteri, maupun pejabat negara setingkat menteri merupakan langkah politik dan konstitusional yang dapat ditempuh Presiden untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Penataan dan evaluasi kabinet harus diarahkan untuk mendukung percepatan realisasi visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, sisa tiga tahun masa pemerintahan ke depan dapat dimanfaatkan secara maksimal, efektif, dan efisien,” ujarnya Selasa, (17/11/2026).
Ia menilai, selama dua tahun pemerintahan sebelumnya, kinerja sejumlah menteri dan wakil menteri belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi Presiden maupun harapan masyarakat.
Salah satu faktor yang perlu dievaluasi, menurut Juanda, adalah proses pengangkatan dan penempatan anggota kabinet yang dinilai belum seluruhnya bertumpu pada pertimbangan kualitas, kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme.
Ia berpendapat, pertimbangan politik kepartaian serta hubungan dengan pemerintahan sebelumnya juga perlu menjadi bahan evaluasi dalam penataan kabinet.
“Presiden harus memiliki keleluasaan untuk memastikan bahwa orang-orang yang duduk dalam kabinet benar-benar mampu menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan sesuai visi dan misi Presiden. Jangan sampai kepentingan politik tertentu justru menghambat efektivitas pemerintahan,” tegasnya.
MUNDUR DARI PARTAI, PERLU KONSISTENSI ETIKA POLITIK
Juanda memperkirakan, setelah pelantikan Wakil Presiden baru yang diperkirakan berlangsung setelah 9 Desember 2026, Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan langkah reshuffle terhadap sejumlah menteri, wakil menteri, serta pejabat negara setingkat menteri.
Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah pejabat kabinet yang menurutnya memiliki keterkaitan dengan kepentingan partai politik tertentu.
Sebagai contoh, ia menyebut sejumlah menteri atau wakil menteri yang sebelumnya dikaitkan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurut Juanda, apabila para pejabat tersebut telah menyatakan mundur dari partai, perlu ada konsistensi sikap dan kejelasan pertanggungjawaban politik mengenai dasar keberlanjutan jabatan mereka di pemerintahan.
“Ini menyangkut logika dan etika politik. Jika seseorang memilih mundur dari partai politik yang menjadi basis penugasan atau dukungan politiknya, tentu perlu ada kejelasan mengenai komitmen dan tanggung jawab politiknya dalam jabatan pemerintahan,” ungkapnya.
MENTERI HARUS BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KINERJA DAN INTEGRITAS JAJARANNYA
Selain persoalan kepentingan politik, Juanda menegaskan bahwa evaluasi kabinet juga harus menyentuh aspek integritas, akuntabilitas, dan penegakan hukum.
Menurutnya, Presiden perlu memberikan perhatian serius terhadap kementerian yang pejabat di lingkungan eselon I maupun jajaran bawahannya tersangkut perkara tindak pidana korupsi.
Meski penetapan tersangka terhadap pejabat di lingkungan kementerian tidak serta-merta membuktikan keterlibatan atau kesalahan menteri yang bersangkutan, kondisi tersebut, menurut Juanda, tetap perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan, pembinaan, dan tata kelola kementerian.
“Seorang menteri harus mampu membangun sistem pengawasan internal yang kuat, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan seluruh jajarannya bekerja berdasarkan prinsip integritas dan kepatuhan terhadap hukum,” jelasnya.
Ia juga meminta agar Presiden mencermati setiap dugaan pelanggaran hukum lainnya, termasuk dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Juanda menekankan bahwa setiap dugaan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang sah, objektif, transparan dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
RESHUFFLE UNTUK MEMPERKUAT ASTA CITA
Lebih lanjut, Juanda berpandangan bahwa reshuffle kabinet bukan semata-mata pergantian personel atau akomodasi kepentingan politik, melainkan bagian dari upaya memperkuat efektivitas pemerintahan.
Presiden, menurutnya, perlu menempatkan figur-figur yang memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak profesional, serta keberanian menjalankan kebijakan strategis pemerintah.
Momentum pelantikan Wakil Presiden baru diharapkan menjadi kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk melakukan konsolidasi pemerintahan secara menyeluruh, sehingga tidak ada lagi hambatan politik maupun kepentingan sektoral yang mengganggu pencapaian program prioritas nasional.
“Harapan kita, melalui momentum Wakil Presiden baru ini, Presiden Prabowo Subianto dapat melakukan evaluasi dan reshuffle terhadap menteri, wakil menteri, serta pejabat negara setingkat menteri yang dinilai tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan pemerintah,” kata Juanda.
Ia menambahkan, keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya ditentukan oleh besarnya dukungan politik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan.
“Yang dibutuhkan adalah kabinet yang solid, profesional, berintegritas, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, sisa tiga tahun masa pemerintahan dapat menjadi periode percepatan dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto demi kemajuan Indonesia,” pungkas Prof. Juanda.
(Yuyi Rohmatunisa)











Komentar