Jakarta-Kemajuanrakyat.id-Dunia hukum tata negara Indonesia memiliki sejumlah akademisi dan praktisi yang mendedikasikan perjalanan hidupnya untuk menjaga tegaknya konstitusi dan supremasi hukum. Salah satu sosok yang dikenal melalui kiprahnya di bidang hukum tata negara adalah Prof. Dr. H. Juanda, S.H., M.H., akademisi Universitas Esa Unggul Jakarta yang telah mengabdikan sekitar empat dekade perjalanan profesionalnya dalam dunia praktik hukum.
Selama kurang lebih 40 tahun berkiprah sebagai praktisi hukum, Prof. Juanda menempatkan konstitusi dan prinsip negara hukum sebagai landasan penting dalam menjalankan profesinya. Baginya, hukum bukan sekadar kumpulan norma dan peraturan, melainkan fondasi utama dalam menjaga keadilan, membatasi kekuasaan, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
Salah satu prinsip yang kerap menjadi perhatian dalam pandangan hukumnya adalah bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan. Prinsip tersebut mencerminkan pentingnya menempatkan hukum secara independen, objektif, dan berkeadilan, sehingga kekuasaan tetap berjalan dalam koridor konstitusi.
Konsistensi Mengawal Supremasi Konstitusi
Pengalaman panjang di dunia praktik hukum telah membentuk perspektif Prof. Juanda dalam melihat berbagai persoalan ketatanegaraan. Ia memandang bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang berdiri di atas konstitusi, seharusnya dalam negara hukum kekuasan memang harus didasarkan pada konstitusi. Negara hukum harus berdiri diatas konstitusi, hal itu menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam negara hukum kekuasaan harus berpedoman dan berdasarkan konstitusi. Setiap kebijakan dan tindakan pelayanan negara harus memiliki berdasarkan hukum yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pemikiran tersebut menjadi bagian penting dari kontribusinya dalam diskursus hukum tata negara. Kiprahnya tidak hanya berlangsung melalui praktik dan pemikiran akademis, tetapi juga melalui penyampaian pandangan hukum kepada masyarakat luas.
Suara Akademisi Hukum di Ruang Publik
Nama Prof. Juanda juga dikenal melalui keterlibatannya dalam berbagai forum diskusi dan pemberitaan televisi nasional. Pandangan serta analisis hukumnya kerap hadir dalam ruang publik melalui sejumlah stasiun televisi, di antaranya Kompas TV, tvOne, Metro TV, CNN Indonesia, BeritaSatu, dan berbagai media penyiaran lainnya.
Kehadiran akademisi dan praktisi hukum dalam ruang pemberitaan tersebut memiliki arti penting bagi pendidikan publik. Persoalan konstitusi, hukum tata negara, dan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan penjelasan yang jernih agar masyarakat dapat memahami persoalan hukum secara lebih utuh.
Dalam konteks ini, pandangan Prof. Juanda menjadi bagian dari percakapan publik mengenai pentingnya menjaga prinsip negara hukum dan memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi rujukan utama dalam kehidupan bernegara.
Pengabdian dan Keteladanan bagi Generasi Penerus
Empat dekade perjalanan di dunia hukum merupakan rentang pengabdian yang panjang. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk terus memperkaya dunia akademik, memperluas wawasan masyarakat, serta memberikan perspektif kepada generasi muda yang ingin menekuni bidang hukum.
Sebagai akademisi Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Juanda memiliki ruang untuk menghubungkan pengalaman praktik hukum dengan pengembangan keilmuan hukum tata negara. Sinergi antara pengalaman lapangan dan pemikiran akademis merupakan bagian penting dalam membangun tradisi intelektual hukum yang kritis dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, nilai penting dari perjalanan seorang praktisi hukum tidak hanya diukur dari panjangnya masa pengabdian, tetapi juga dari prinsip yang diperjuangkan dan kontribusi pemikirannya bagi masyarakat.
Sosok Prof. Dr. H. Juanda, S.H., M.H. merepresentasikan perjalanan panjang seorang akademisi dan praktisi hukum yang menempatkan konstitusi, supremasi hukum, serta prinsip negara hukum sebagai perhatian utama dalam kiprahnya.
Di tengah dinamika kehidupan ketatanegaraan Indonesia, pesan yang terus relevan adalah bahwa hukum harus berdiri tegak untuk keadilan, bukan tunduk kepada kepentingan kekuasaan.
Hukum harus menjadi panglima, konstitusi harus menjadi pedoman, dan keadilan harus menjadi tujuan.
( Yuyi Rohmatunisa )
Komentar