Serang– kemajuanrakyat.id-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi PKS, H. Agus Wahyudiono, S.Si menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program pemerintah yang sangat baik, selama pengelolaannya dilakukan secara profesional dan mengikuti petunjuk teknis yang berlaku.
Agus menyampaikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai koalisi mendukung penuh program MBG yang digagas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurutnya, selain meningkatkan kualitas gizi pelajar, implementasi MBG juga dapat menghidupkan koperasi, UMKM, serta memberdayakan sumber daya manusia di sekitar lokasi dapur SPPG.
“MBG sangat bagus dengan catatan dikelola dengan baik. Manajemen yang baik harus tetap menjaga kualitas dan kuantitas. Program akan sinergis ketika dapat menghidupkan koperasi, UMKM, dan SDM di sekitar SPPG,” ujar Agus kepada wartawan Kamis, (27/11/2025).
Ia menjelaskan seluruh persyaratan dari Badan Gizi Nasional, termasuk juklak dan juknis pengolahan makanan, harus dipenuhi untuk mencegah masalah seperti keracunan atau makanan berbau. Ia mencontohkan pentingnya disiplin waktu memasak, proses distribusi, hingga standar kebersihan.
“Selama sesuai juknis, tidak ada masalah. Di wilayah saya, Cikande dan Kibin, yang saya pantau dan awasi, Alhamdulillah sudah berjalan baik beberapa bulan ini tanpa kendala,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa setiap SPPG kini wajib memiliki nutrisionis dan juru masak bersertifikat chef agar menu yang disiapkan benar-benar sesuai standar kebutuhan gizi anak.
Terkait adanya sejumlah sekolah yang menolak MBG, Agus menilai hal tersebut wajar karena bisa saja timbul akibat informasi yang keliru atau kekhawatiran dari pihak sekolah maupun orang tua. Namun ia meyakini bahwa lembaga yang menjalankan MBG sesuai SOP tidak akan menimbulkan persoalan.
Ia mencontohkan, proses pengolahan ayam harus sesuai standar suhu untuk mencegah bakteri seperti salmonella. “Kalau tidak sesuai SOP, ya bisa menimbulkan masalah. Tapi kalau mengikuti petunjuk teknis, insya Allah aman,” katanya.
Agus mengaku telah mengecek langsung sejumlah UMKM yang terlibat dalam suplai bahan makanan untuk MBG, seperti produsen tahu dan tempe. Menurutnya, program telah meningkatkan omzet pelaku usaha kecil.
“UMKM tahu–tempe sekarang bisa menjual hingga 200 papan per dapur SPPG. Termasuk sayuran, beras, dan koperasi yang menyuplai kebutuhan dapur, semuanya merasakan manfaat,” jelasnya.
Meski demikian, Agus tidak menutup kemungkinan adanya potensi penyimpangan dalam program MBG.
“Celah untuk korupsi selalu ada. Antisipasinya melalui laporan dan pengawasan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa mencari keuntungan wajar selama masih dalam batas normal, misalnya harga bahan baku lebih rendah dari pagu anggaran namun kualitas gizi tetap terpenuhi. Yang berbahaya justru ketika belanja bahan makanan terlalu minim sehingga kandungan gizinya tidak sesuai standar.
“Jangan sampai porsi senilai Rp.10.000 hanya dibelanjakan Rp.2.000–3.000. Itu tidak memenuhi nilai gizi dan bisa menimbulkan masalah,” tegasnya.
Agus menekankan perlunya komunikasi antara sekolah, orang tua, dan pengelola MBG untuk menghindari salah paham, terutama ketika ada anak yang tidak menyukai menu tertentu atau muncul persoalan limbah makanan.
“Komunikasi sekolah dengan wali siswa harus kuat agar program berjalan baik dan tidak menimbulkan masalah di lingkungan sekitar,” tutupnya.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar