oleh

Pigai Masuk Radar Wapres, Isu HAM Jadi Perhatian Publik

Banten- kemajuanrakyat.id-Peta politik nasional kembali menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, muncul wacana dukungan terhadap Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai untuk dipertimbangkan sebagai salah satu figur calon Wakil Presiden RI.

Wacana tersebut bukan sekadar persoalan siapa yang akan menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia. Lebih dari itu, muncul pertanyaan mendasar apakah pengisian jabatan strategis negara hanya harus mempertimbangkan kalkulasi politik, atau juga perlu memperhatikan rekam jejak HAM, representasi wilayah dan komitmen terhadap keadilan?

Menurut Ketua Lembaga Studi Strategi Analisis dan Krisis (LSSAK), munculnya nama Pigai dalam perbincangan politik nasional dapat dibaca sebagai momentum untuk membuka ruang representasi yang lebih luas, termasuk bagi masyarakat dari kawasan timur Indonesia, khususnya Papua,”tuturnya Jumat, (20/11/2026).

Bukan Hanya Soal Kursi, Tetapi Juga Soal Keadilan

Natalius Pigai merupakan tokoh asal Papua yang kini menjabat Menteri HAM. Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia pernah menjadi anggota Komnas HAM periode 2012–2017. Rekam jejak itu menjadi salah satu aspek yang patut diperhatikan ketika publik membicarakan kapasitas dan tanggung jawab seorang pejabat di bidang HAM.

Sorotan terhadap Pigai kembali menguat setelah ia menyampaikan penolakan terhadap wacana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

“Sikap tersebut membuka diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya menghormati habitat, keberlanjutan lingkungan, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat dalam setiap kebijakan pembangunan,”jelasnya.

Di sinilah nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila menjadi relevan. Indonesia bukan hanya milik satu wilayah, satu kelompok atau satu pusat kekuasaan. Setiap daerah, termasuk Papua dan kawasan timur Indonesia, memiliki hak yang sama untuk memperoleh ruang representasi dalam pemerintahan nasional.

Pesan Untuk Para Menteri. HAM Jangan Hanya Jadi Pidato

Ada satu pesan penting yang perlu menjadi bahan refleksi bagi seluruh pejabat negara, termasuk para menteri yang selama ini mungkin memilih diam ketika berbicara mengenai persoalan HAM.

“Jabatan publik bukan tempat untuk menghindari pertanyaan sejarah. Setiap pejabat perlu memiliki keberanian untuk membuka ruang evaluasi, menerima kritik dan memastikan bahwa kesalahan masa lalu tidak kembali terjadi,”ungkapnya.

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu mengenai dugaan pelanggaran HAM pada masa lalu juga masih menjadi bagian dari perdebatan publik. Berbagai tuduhan dan catatan sejarah harus dibahas berdasarkan fakta, dokumen, proses hukum, serta prinsip praduga tak bersalah.

Di sinilah pentingnya peran Menteri HAM. Perlindungan HAM tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, konferensi pers, atau pernyataan politik. Justru pengujian sesungguhnya terletak pada keberanian memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang jabatan, kekuasaan, latar belakang maupun kedekatan politik.

“Pesannya sederhana, jangan takut membicarakan HAM, tetapi jangan pula sembarangan menuduh. Sejarah harus dipelajari, fakta harus dibuka dan keadilan harus ditegakkan,”terangnya.

Pigai Dan Ujian Netralitas Politik

Munculnya nama Pigai juga menghadirkan diskusi mengenai netralitas dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Apabila figur dari latar belakang politik tertentu kembali menjadi pusat persaingan, bukan tidak mungkin publik akan mempertanyakan proses dan kepentingan di balik pencalonannya. Karena itu, keterbukaan, konstitusionalitas, serta pertimbangan kepentingan bangsa harus menjadi dasar utama.

“Namun, perlu ditegaskan bahwa latar belakang aktivis HAM atau asal daerah seseorang tidak otomatis menjamin netralitas. Netralitas harus dibuktikan melalui sikap, kebijakan dan keberanian menjalankan tugas secara independen,”ujarnya.

Kehadiran figur dari luar lingkaran politik tertentu dapat memperluas pilihan dalam diskusi publik. Akan tetapi, siapa pun yang nantinya dipilih tetap harus melalui mekanisme konstitusional dan memperoleh legitimasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangan Hanya Mencari Pengganti, Carilah Tanggung Jawab

Pada akhirnya, persoalan Wakil Presiden bukan sekadar mengganti seseorang dengan orang lain. Ini merupakan kesempatan untuk mengingatkan seluruh penyelenggara negara bahwa kekuasaan selalu memiliki tanggung jawab.

Jika nama Natalius Pigai masuk dalam pembicaraan publik, maka yang perlu diuji bukan hanya popularitas atau identitas wilayahnya, melainkan gagasan, kapasitas, integritas, serta komitmennya terhadap perlindungan HAM.

Indonesia membutuhkan pemerintahan yang tidak alergi terhadap kritik, tidak takut terhadap evaluasi sejarah, dan tidak membeda-bedakan perlindungan hukum.

Sebab, HAM bukan milik menteri, bukan milik presiden, bukan milik kelompok politik tertentu. HAM adalah hak setiap manusia.

“Kekuasaan boleh berganti, jabatan boleh berpindah, tetapi tanggung jawab terhadap keadilan tidak boleh berhenti,”tutupnya.

(Yuyi Rohmatunisa)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed