Wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memantik gelombang penolakan yang teruss meluas.
Bukan sekadar soal teknis konservasi satwa langka, gagasan yang dilontarkan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto, di forum COP31 Turki itu telah menyentuh urat nadi identitas dan marwah masyarakat Banten.
Dalih ancaman bencana tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi alasan utama yang disodorkan ke hadapan calon donor internasional. Namun, di mata publik lokal, logika mitigasi tersebut terasa janggal.
Jika ancaman tsunami menjadi dasar evakuasi lintas pulau, mengapa perhatian dan skema pendanaan global hanya diarahkan untuk memindahkan satwanya, sementara warga pesisir Pandeglang yang hidup di zona bahaya yang sama tidak mendapat skema mitigasi serupa?
Kejanggalan itu kian menebal ketika publik mengaitkannya dengan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Ujung Kulon serta riwayat konsesi tambang emas di wilayah penyangga Banten.
Seperti disorot Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), rencana relokasi ini memicu kecurigaan keras adanya agenda pembukaan ruang ekstraktif di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Meski pemerintah membantah adanya rencana tambang di dalam taman nasional, irisan antara figur pengusul wacana dan latar belakang bisnis sektor sumber daya alam terlanjur menggerus kepercayaan publik. Di titik ini, siapa yang berbicara menjadi jauh lebih menentukan daripada apa yang dibicarakan.
Sinyal Mundur Setengah Hati di Balik Kata “Ditunda”
Merespons tekanan keras dari daerah, pemerintah pusat akhirnya mengambil langkah mundur. Melalui Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhamad Hidayat, pemerintah menyatakan bahwa relokasi badak Jawa ditunda hingga tersedia kajian ilmiah yang lengkap.
Namun, dalih “menunggu kajian ilmiah” terdengar seperti alasan taktis untuk meredam gejolak sesaat. Secara historis, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan bahwa badak Jawa telah terbukti mampu bertahan melewati letusan dahsyat Gunung Krakatau tahun 1883 di habitat aslinya.
Di sisi lain, Taman Nasional Alas Purwo yang terletak di pesisir selatan Banyuwangi justru memiliki kerentanan gempa dan tsunami yang tidak jauh berbeda dengan Ujung Kulon.
Maka, jika alasan ilmiah dan keselamatan satwa benar-benar menjadi acuan utama, memindahkan satwa endemik yang sangat sensitif stres lintas pulau justru menyimpan risiko kematian yang jauh lebih tinggi ketimbang memperkuat perlindungan di Ujung Kulon.
Bumerang Komunikasi Lisan dan Ilusi Kepastian Hukum
Bagi masyarakat Banten, pernyataan penundaan tersebut justru menghadirkan persoalan baru: ketiadaan kepastian hukum.
Pertama, klarifikasi lisan yang disampaikan oleh pejabat komunikasi pemerintah bukanlah produk hukum administrasi negara. Ucapan di ruang media tidak memiliki daya ikat hukum (non-binding) sebagaimana Keputusan Presiden atau Surat Keputusan Menteri.
Tanpa dokumen resmi yang membatalkan rencana tersebut, wewenang kementerian teknis untuk mengeksekusi relokasi di kemudian hari tetap terbuka lebar.
Kedua, frasa “ditunda hingga ada kajian ilmiah” secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa proyek pemindahan badak Jawa memang sedang disiapkan dalam agenda pemerintah pusat—bukan sekadar wacana lepas di forum luar negeri. Pengakuan tersirat ini menegaskan bahwa ancaman tercerabutnya ikon kebanggaan Banten dari tanah kelahirannya masih nyata.
Ketiga, terdapat ketimpangan respons yang mencolok. Kesultanan Banten telah menempuh jalur administratif resmi dengan melayangkan surat bernomor 021/Pres-TN/KB/XI/2026 langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sultan Banten ke-18, Syarief Muhammad Ash-Shafiuddin, menegaskan penolakannya karena menilai pemindahan badak bercula satu keluar dari Ujung Kulon “sama saja dengan mencabut jati diri Banten”.
Menjawab surat resmi lembaga adat hanya dengan keterangan lisan humas tanpa surat keputusan pembatalan berisiko dibaca publik sebagai bentuk pengabaian.
Taruhan Politik 2029 dan Desakan Pembatalan Permanen
Dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, kebijakan yang menyangkut ekosistem vital dan simbol kebanggaan daerah tidak bisa dikelola dengan mekanisme “lempar wacana di luar negeri, redam dengan klarifikasi lisan di dalam negeri”.
Pernyataan Hashim yang terlanjur bergulir ini pada akhirnya berpotensi melukai empati publik terhadap kepemimpinan kakaknya sendiri, Presiden Prabowo Subianto.
Di Banten—yang secara historis merupakan salah satu lumbung suara strategis—resonansi politik dari isu ini sudah mulai terasa. Bahkan Gubernur Banten Andra Soni, yang notabene kader Partai Gerindra, ikut mengingatkan pemerintah pusat agar “jangan coba-coba” melakukan uji coba relokasi tanpa kajian komprehensif.
Jika kegelisahan akar rumput di Pandeglang dan seluruh Banten terus dibiarkan menggantung tanpa kepastian, isu marwah daerah ini sangat mungkin menjadi bola salju sentimen negatif yang menggerus modal dukungan politik menjelang kontestasi 2029 yang riaknya sudah mulai terdengar dari jauh hari.
Jika pemerintah pusat sungguh-sungguh menghormati aspirasi rakyat Banten, langkah yang dibutuhkan bukanlah penundaan tanpa batas waktu, melainkan pembatalan resmi yang tertuang dalam keputusan tertulis. Tanpa kepastian hukum tersebut, status “ditunda” hanya akan menjadi jeda sementara—menunggu momentum ketika sorotan publik mereda, sementara ancaman bagi badak Jawa di Ujung Kulon tetap menggantung.
Oleh: Wartawan senior Wisnu Bangun














Komentar