Banten-kemajuanrakyat.id-Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu ditempatkan dalam perspektif hukum yang objektif. Persoalan tersebut tidak cukup dinilai dari dokumen administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta pendidikan, keabsahan bukti, dan ketentuan perundang-undangan.
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta menilai, terdapat perbedaan mendasar antara keberadaan lembaga pendidikan, fakta seseorang pernah menempuh pendidikan, bukti kelulusan, dan pengakuan kesetaraan ijazah.
Tempat Gibran menempuh pendidikan di luar negeri bukan lembaga fiktif. Keberadaan institusi pendidikan tersebut dapat diverifikasi dan dibuktikan melalui data kelembagaan serta dokumen pendukung. Karena itu, fakta mengenai keberadaan sekolah tidak semestinya dicampuradukkan dengan persoalan pembuktian kelulusan.
Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Frasa paling rendah menunjukkan batas minimum pendidikan. Namun, pemenuhan persyaratan tersebut tetap harus dibuktikan melalui dokumen kelulusan dan pengakuan kesetaraan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam perspektif filsafat hukum dan Materialisme Dialektika Historis (MDH), persoalan ini harus dianalisis berdasarkan fakta material, alat bukti, proses administrasi, dan konteks historis. Penilaian hukum tidak boleh dibangun berdasarkan prasangka maupun kepentingan politik.
Hal penting yang perlu diperhatikan adalah tidak ditemukannya bukti tertentu dalam persidangan tidak serta-merta berarti fakta pendidikan seseorang tidak pernah ada. Sebaliknya, keberadaan sekolah juga tidak otomatis membuktikan kelulusan seseorang.
Dari perspektif konstitusi, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Prinsip tersebut berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Karena itu, Gibran tetap memiliki hak atas perlindungan hukum, sekaligus wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Uji Fakta, Bukan Prasangka
Polemik ini semestinya menjadi ruang pembelajaran bagi praktisi, akademisi, dan penegak hukum untuk membedakan fakta, alat bukti, dan kesimpulan hukum.
Keberadaan institusi pendidikan Gibran dapat diuji secara objektif. Sementara itu, persoalan kelulusan dan kesetaraan pendidikan harus dinilai berdasarkan dokumen serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, hukum tidak boleh menjadi alat pembenaran kepentingan politik maupun sarana menghilangkan hak seseorang tanpa proses pembuktian yang sah.
Kepastian hukum, keadilan, dan objektivitas harus menjadi landasan dalam menilai setiap persoalan hukum, sebagaimana semangat keadilan yang terkandung dalam Pancasila.
Yuyi Rohmatunisa)
Komentar