Banten– kemajuanrakyat.id-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Banten, Rabu (6/5/2026), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Perwakilan HMI Bidang PAO, Jerianto mengatakan demonstrasi dilakukan untuk menyampaikan berbagai persoalan pendidikan di Provinsi Banten yang dinilai belum merata dan masih menyisakan banyak masalah mendasar.
“Tujuan aksi ini untuk menyuarakan dan mendorong evaluasi terhadap kondisi pendidikan di Banten, mulai dari tingkat SD hingga SMA yang masih belum merata,” ujar Jerianto kepada wartawan.
Dalam aksinya, massa HMI mengangkat sejumlah isu, di antaranya ketimpangan akses pendidikan, fasilitas sekolah yang tidak layak, serta tingginya angka putus sekolah, khususnya pada jenjang SMP ke SMA. Selain itu, mereka juga menyoroti maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.
Tak hanya itu, HMI turut menyinggung dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai mencederai dunia pendidikan.
Menurut HMI, pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus fondasi utama pembangunan bangsa. Namun, kondisi di Banten masih dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan akses, lemahnya tata kelola, hingga kecenderungan komersialisasi pendidikan.
“Pemerataan pendidikan di Banten belum optimal. Masih banyak sekolah dengan fasilitas tidak layak, terutama di daerah pelosok. Ini menunjukkan belum meratanya kualitas layanan pendidikan,” kata Jerianto.
Program beasiswa daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2015 juga dinilai belum berjalan secara transparan dan merata. Di sisi lain, kesejahteraan guru honorer disebut masih memprihatinkan.
HMI juga menilai meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap peserta didik. Selain itu, kecenderungan komersialisasi pendidikan dinilai berpotensi menggeser fungsi pendidikan dari hak publik menjadi komoditas.
Ia menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Di antaranya, mendesak Gubernur Banten untuk menjamin transparansi dan realisasi program beasiswa daerah sesuai regulasi yang berlaku.
Selain itu, mereka juga meminta pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah, penuntasan angka putus sekolah secara sistematis, serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru honorer.
HMI turut mendesak pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di seluruh satuan pendidikan, serta penindakan tegas terhadap praktik pungutan liar dan penyimpangan dana BOS.
Ia juga meminta evaluasi terhadap kepala dinas pendidikan di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, serta menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan guna memperbaiki kualitas pendidikan di Provinsi Banten.
(Yuyi Rohmatunisa)
Komentar