Banten-Kemajuanrakyat.id-Kebijakan pengelompokan masyarakat berdasarkan desil 1 hingga 10 untuk menentukan prioritas penerima bantuan pemerintah menuai sorotan. Ketua Silaturahmi Banten (Silaban) mempertanyakan aspek keadilan, transparansi, keamanan data, hingga kesiapan masyarakat dalam menghadapi penerapan sistem tersebut.
Dalam keterangannya pada Rabu (18/11/2026), Ketua Silaban menilai, meskipun tujuan pemerintah melakukan pemetaan desil adalah agar bantuan sosial lebih tepat sasaran, kebijakan tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila.
“Apakah benar desil 1 sampai 4 menjadi kelompok prioritas, sementara desil 5 sampai 10 tidak menjadi prioritas? Kalau demikian, di mana letak rasa keadilan bagi masyarakat? Apakah pemerintah sudah mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin muncul?” ujarnya.
Ia menilai, persoalan desil bukan sekadar pembagian angka atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, pemerintah harus memastikan seluruh warga memahami mekanisme, dasar penilaian, serta proses pendataan yang digunakan.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu desil, bagaimana cara kerja aplikasi pendataan, serta indikator yang menentukan seseorang masuk dalam kategori tertentu. Bahkan, penggunaan teknologi berbasis smartphone Android berpotensi menjadi kendala bagi warga yang tidak memiliki perangkat tersebut.
“Apakah seluruh masyarakat diwajibkan memiliki smartphone Android untuk mengakses informasi dan layanan ini? Bagaimana nasib masyarakat yang tidak punya HP Android, tidak memahami teknologi, atau kesulitan mengakses aplikasi? Apakah pendamping dan relawan benar-benar hadir memberikan informasi secara menyeluruh?” katanya.
PERTANYAKAN TRANSPARANSI DAN KEAMANAN DATA
Ketua Silaban juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menyusun prosedur operasional standar (SOP) dan sistem pengamanan data masyarakat. Menurutnya, pendataan berskala nasional harus disertai jaminan perlindungan informasi pribadi agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun penyalahgunaan data.
Ia mengingatkan, penggunaan algoritma dan sistem digital dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat harus memiliki dasar yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek pendataan, sementara mereka tidak mengetahui bagaimana data pribadinya dikumpulkan, diolah, dan digunakan. Kalau sistemnya keliru, dampaknya bisa luas. Penetapan kategori berdasarkan data yang tidak akurat juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan,” tegasnya.
Ia menguraikan sejumlah potensi persoalan yang perlu diantisipasi pemerintah.
Pertama, ketergantungan terhadap algoritma dan basis data berpotensi menghasilkan kesalahan klasifikasi apabila data yang digunakan tidak diperbarui atau tidak sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.
Kedua, pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan berpotensi memunculkan polarisasi sosial dan politik apabila data tersebut tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Bahkan, data masyarakat yang terhimpun dalam skala besar harus dijaga agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.
Ketiga, data sosial ekonomi masyarakat merupakan aset informasi yang harus dilindungi. Jangan sampai data tersebut dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk untuk kepentingan komersial tanpa dasar hukum dan persetujuan yang sah.
Keempat, risiko kebocoran data, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan informasi keuangan harus menjadi perhatian serius. Integrasi sistem digital dengan layanan perbankan dan penyaluran bantuan juga perlu dilengkapi pengamanan berlapis.
Meski demikian, ia mengakui bahwa berbagai risiko tersebut merupakan potensi yang perlu diantisipasi, bukan tuduhan bahwa penyalahgunaan telah terjadi.
JANGAN SAMPAI BANTUAN MELAHIRKAN KECEMBURUAN SOSIAL
Persoalan lainnya adalah kemungkinan munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang masuk desil 5 sampai 10 dan tidak mendapatkan prioritas bantuan.
Menurut Ketua Silaban, masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi sama-sama memiliki kewajiban sebagai warga negara, termasuk membayar pajak. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa sebagian masyarakat lebih berhak diperhatikan dibandingkan kelompok lainnya.
“Tujuan pemerintah mungkin baik, yaitu agar bantuan tepat sasaran. Tetapi jangan sampai kebijakan itu justru menciptakan kecemburuan sosial. Masyarakat desil 5 sampai 10 juga bagian dari rakyat Indonesia. Mereka juga memiliki kewajiban membayar pajak dan berkontribusi kepada negara,” ungkapnya.
Ia kemudian menawarkan pendekatan yang menurutnya lebih mengedepankan kesadaran moral masyarakat. Pemerintah, kata dia, dapat mempertimbangkan mekanisme bantuan yang memberikan kesempatan secara lebih terbuka, sementara masyarakat yang merasa mampu dapat memilih tidak mengambil bantuan tersebut.
“Kalau seseorang merasa mampu, tentu ada kesadaran moral untuk tidak mengambil hak masyarakat yang lebih membutuhkan. Jadi, jangan seluruhnya dibebankan pada pengelompokan desil. Bangsa ini juga harus dibangun dengan moral dan kepedulian sosial,” katanya.
DESIL SEHARUSNYA JADI ALAT EVALUASI PEJABAT
Lebih jauh, Ketua Silaban menyampaikan kritik bahwa semangat pengelompokan dan evaluasi seharusnya tidak hanya diarahkan kepada masyarakat kecil. Pemerintah dan para pejabat justru harus menjadi pihak yang paling serius dievaluasi dalam menjalankan amanah rakyat.
Menurutnya, pejabat publik perlu diawasi berdasarkan integritas, tanggung jawab, kinerja, serta komitmennya dalam mengelola anggaran negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
“Kalau mau bicara desil, jangan hanya rakyat yang dikelompokkan. Para pejabat juga harus dievaluasi. Mana pejabat yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan mana yang justru menyalahgunakan kewenangannya. Jangan sampai rakyat terus-menerus dinilai, sementara mereka yang mengelola uang rakyat tidak mendapatkan pengawasan yang sepadan,” tandasnya.
Ia menegaskan, kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, serta keadilan sosial.
Ketua Silaban meminta pemerintah membuka mekanisme penetapan desil secara transparan, menyediakan akses pengaduan dan perbaikan data yang mudah dijangkau, menjamin keamanan informasi pribadi, serta memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak hanya karena keterbatasan teknologi atau kesalahan administrasi.
“Jangan sampai atas nama ketepatan sasaran, justru muncul ketidakadilan baru. Pemerintah harus hadir untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Keadilan sosial bukan sekadar angka dalam sistem pendataan, tetapi bagaimana negara benar-benar memperlakukan seluruh rakyatnya secara adil,” pungkasnya.
(Yuyi Rohmatunisa)











Komentar