oleh

Ketua Silaban: Jangan Jadikan Badak Jawa Komoditas Proyek Organisasi Internasional

Banten-Kemajuanrakyat.id-Rencana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuai perhatian dan memunculkan sejumlah pertanyaan. Selain menyangkut keberlangsungan satwa langka yang menjadi salah satu ikon kebanggaan Banten, kebijakan tersebut dinilai perlu disertai keterbukaan data, kajian ilmiah, serta penjelasan kepada masyarakat.

Ketua Silaturahmi Banten (Silaban) menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dan lembaga konservasi dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan badak jawa.

Menurutnya, Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi satwa langka. Wilayah tersebut juga menyimpan kekayaan alam, sejarah, budaya, serta berbagai cerita kearifan lokal masyarakat Banten yang telah diwariskan secara turun-temurun.

“Ujung Kulon merupakan bagian penting dari sejarah Banten. Kawasan ini memiliki pantai yang indah, ombak yang ganas, serta kekayaan alam dan cerita budaya yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat setempat,” ujarnya Rabu, (18/11/2026).

Ia juga menyinggung keberadaan badak jawa yang selama ini menjadi simbol penting konservasi di Banten. Namun, menurutnya informasi mengenai populasi satwa tersebut harus disampaikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyakan Transparansi Data Populasi Badak

Ketua Silaban mempertanyakan sejauh mana data populasi badak jawa yang selama ini menjadi dasar berbagai program konservasi, termasuk keterlibatan organisasi internasional.

Ia meminta pemerintah membuka informasi mengenai jumlah populasi, metode pemantauan, hasil kamera pengawas atau CCTV, serta bukti ilmiah lainnya yang digunakan untuk memastikan keberadaan badak di habitat aslinya.

Menurutnya, program konservasi tidak boleh berhenti pada kampanye penyelamatan satwa atau penggalangan dukungan internasional. Harus ada bukti nyata mengenai keberhasilan perlindungan habitat dan perkembangan populasi badak.

Ia juga mengingatkan agar nama badak jawa tidak dijadikan komoditas untuk kepentingan proyek maupun organisasi tertentu.

“Jangan sampai nama badak bercula satu hanya menjadi alat untuk mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek konservasi. Kalau memang ada program penyelamatan, publik harus mengetahui berapa jumlah badaknya, bagaimana perkembangannya dan apa hasil nyata dari anggaran yang digunakan,” tegasnya.

Meski demikian, dugaan penyalahgunaan nama badak untuk kepentingan organisasi maupun proyek internasional memerlukan pembuktian melalui audit, keterbukaan anggaran, dan pemeriksaan independen.

Pemindahan Harus Berdasarkan Kajian Ilmiah

Terkait rencana pemindahan badak jawa, Ketua Silaban menyatakan bahwa masyarakat perlu menghormati kebijakan pemerintah sepanjang keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan mengutamakan keselamatan satwa.

Ia menilai berbagai faktor lingkungan, termasuk potensi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, risiko bencana, ketersediaan habitat, serta keselamatan populasi badak perlu diperhitungkan secara matang.

Namun, pemerintah juga harus menjelaskan alasan pemindahan, lokasi tujuan, metode pemindahan, serta jaminan keberlangsungan hidup satwa setelah dipindahkan.

“Setuju atau tidak setuju, kita sebagai warga negara harus mengikuti aturan pemerintah. Tetapi pemerintah juga harus memberikan penjelasan secara terbuka. Jangan sampai kebijakan besar diambil tanpa masyarakat mengetahui dasar kajian dan data yang digunakan,” katanya.

Ia menegaskan, perlindungan badak jawa harus menjadi kepentingan utama, bukan sekadar kepentingan proyek atau pencitraan lembaga tertentu.

Ujung Kulon dan Potensi Kekayaan Alam Banten

Selain persoalan konservasi, Ketua Silaban turut menyinggung potensi sumber daya alam di kawasan Banten Selatan, khususnya wilayah Pandeglang dan Lebak yang selama ini dikenal memiliki potensi pertambangan emas.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan kekayaan alam Banten agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak didominasi kepentingan pihak luar.

Ia mengingatkan pengalaman pengelolaan tambang emas di Indonesia, termasuk Freeport, sebagai pelajaran penting mengenai kedaulatan sumber daya alam dan pembagian manfaat ekonomi.

Jika terdapat indikasi potensi mineral di suatu kawasan berdasarkan kajian geologi maupun pemetaan satelit, pemerintah perlu melakukan verifikasi secara resmi dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum.

“Jangan sampai kekayaan alam yang berada di tanah sendiri justru lebih banyak dinikmati pihak lain. Negara harus hadir untuk memastikan sumber daya alam dikelola demi kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Minta Pemerintah Jaga Kedaulatan Sumber Daya Alam

Menutup pernyataannya, Ketua Silaban berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk perlindungan kawasan konservasi dan kekayaan alam Banten.

Ia mengingatkan kembali semangat nasionalisme Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam memperjuangkan kedaulatan bangsa atas kekayaan alamnya.

Menurutnya, perlindungan badak jawa, kelestarian Ujung Kulon, dan pengelolaan sumber daya alam harus berjalan beriringan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

“Harapan kita, kekayaan alam Indonesia tetap menjadi kekuatan bangsa sendiri. Jangan sampai aset negara dikuasai kepentingan asing, sementara masyarakat di sekitarnya tidak mendapatkan manfaat yang semestinya,” pungkasnya.

( Yuyi Rohmatunisa )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed