Serang — kemajuanrakyat.id-Puluhan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam komunitas Banten Bergerak menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Serang, Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Syamsudin, di Ruang KH. Sam’un, Setda Kabupaten Serang. Rabu, (22/4/2026).
Audiensi turut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Kesbangpol. Dalam forum tersebut, para pengemudi ojol menyampaikan delapan tuntutan yang dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan mereka.
Adapun tuntutan yang diajukan meliputi pendidikan gratis bagi anak ojol, perbaikan dan penambahan fasilitas umum, akses program BPJS Kesehatan PBI, jaminan keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, pengakuan sebagai kelompok penerima subsidi pemerintah, penetapan hari transportasi umum, fasilitas parkir gratis, serta dukungan percepatan regulasi transportasi online.
Menanggapi hal tersebut, H. Syamsudin menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti tuntutan yang berada dalam kewenangan kabupaten. Sementara untuk kebijakan yang menjadi ranah pemerintah provinsi maupun pusat, pihaknya akan mengkordinasikan secara berjenjang.
“Kalau yang menjadi kewenangan kabupaten akan kita tindak lanjuti. Namun, jika itu kewenangan provinsi atau pusat, kami hanya bisa mengkomunikasikan dan tidak bisa menjamin realisasinya kapan” ujarnya.
Terkait permintaan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan PBI masing-masing dinas terkait dan data orang miskin atau tidak mampu mengacu kedata desil yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Sedangkan untuk pendidikan, ia menegaskan bahwa sekolah negeri dari tingkat TK hingga SMA pada dasarnya sudah digratiskan.
“Kalau masih ada pungutan di sekolah negeri, mari kita bersama-sama telusuri dan laporkan. Untuk anak-anak driver ojol karena tidak bisa masuk negeri maka banyak yang masuk ke swasta dan biayanya lebih mahal, sehingga sebagian besar dibawa kepesantren yang baiayanya relatif terjangkau dan dapat dicicil kata salah satu driver ojol saat audensi,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu aspirasi ojol. Menurut Asda, tidak semua jalan berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan terbagi menjadi jalan desa, kabupaten, provinsi, hingga nasional.
“Contohnya di wilayah Cikande, itu merupakan jalan nasional, sehingga penanganannya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” katanya.
(Yuyi Rohmatunisa)
Komentar