Kota Serang — kemajuanrakyat.id-Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Banten, sebagai bentuk penolakan terhadap besarnya anggaran tunjangan yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten. Demonstrasi ini dipimpin oleh Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala) bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), menyusul ketidakhadiran pihak DPRD dalam pertemuan yang dijanjikan pada Sabtu sebelumnya.
Ketua Pusat Ikatan Masyarakat Lebak, Ridwan, menyampaikan bahwa tuntutan ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Lebak dan Pandeglang yang masih tergolong miskin.
“Anggaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD mencapai Rp.49,8 juta per bulan, Wakil Ketua Rp.45,6 juta, dan anggota DPRD sebesar Rp.43 juta. Selain itu, mereka juga menerima tunjangan komunikasi sebesar Rp.21 juta. Saya menilai angka ini terlalu besar dan tidak berpihak pada kondisi masyarakat saat ini,” ujar Ridwan kepada wartawan. Rabu, (24/9/2025), di depan Gedung DPRD Provinsi Banten.
Menurut Ridwan, berdasarkan hasil advokasi dan survei lapangan, harga sewa rumah tertinggi di Kota Serang hanya berkisar Rp.136 juta per tahun. Bahkan, dengan anggaran Rp.50 juta pun sudah dapat diperoleh rumah lengkap dengan perabotan yang sesuai standar rumah dinas.
“Kita sudah menyuarakan penghapusan tunjangan ini sejak lama, namun hingga hari ini belum ada respons dari pihak DPRD. Padahal DPR RI sendiri sudah menghapuskan tunjangan serupa,” tambahnya.
Ridwan juga menyoroti sikap pasif DPRD dalam isu pemangkasan anggaran BPJS Kesehatan yang sebelumnya sebesar Rp.1 juta kini hanya Rp.500 ribu, dengan total pemotongan mencapai Rp.19 miliar.
“Mengapa DPRD diam saja? Sementara masyarakat banyak yang hidup dalam kesulitan, bahkan ada yang makan dengan garam saja. Tingkat pengangguran di Banten juga semakin tinggi, namun DPRD malah mengambil hak keuangan secara maksimal sesuai Pergub Nomor 31 Tahun 2024. Padahal bisa diminimalisir hingga hanya Rp.500 ribu,” tegas Ridwan.
Aksi ini juga disoroti karena minimnya partisipasi organisasi kepemudaan (OKP). Dari empat OKP yang direncanakan hadir, hanya Imala dan IMM yang bertahan. HMI dan KNPI dilaporkan mundur tanpa alasan yang jelas.
Meski telah mengirimkan surat pemberitahuan aksi ke pihak Polda dan sempat dijanjikan akan bertemu dengan DPRD Provinsi Banten, pertemuan tak kunjung terealisasi. Hal ini menjadi alasan mahasiswa kembali turun ke jalan.
“Kita tidak ingin demo, tapi karena tidak diberi ruang untuk menyampaikan langsung aspirasi, maka aksi ini harus kami lanjutkan,” ujar Ridwan.
Para mahasiswa berharap agar DPRD tidak hanya duduk karena dipilih, tetapi juga menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat Banten.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar