Kota Serang, Kemajuanrakyat.id-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang mengungkapkan kekecewaannya karena jarang dilibatkan dalam kegiatan resmi pemerintahan yang digelar di Alun-alun Barat Kota Serang. Komandan Pleton (Danpol) Satpol PP, Asdi Suparya, dalam wawancara kepada wartawan di lokasi Selasa, (17/6/2025).
“Kalau ada acara kenegaraan, seperti kegiatan TNI-Polri kami belum pernah menerima surat atau permintaan bantuan personel. Padahal, kita selalu siap jika memang dibutuhkan,” ujar Asdi, didampingi Wakil Danpol Sumardi dan Petugas Tennis Internal (PTI), Adang.
Meski sering bertugas di lapangan, Asdi menyebut bahwa Satpol PP baru dilibatkan dalam kegiatan tertentu, seperti pemberangkatan jamaah haji, tetapi tidak dalam kegiatan bersifat seremonial nasional.
Terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Satpol PP menyatakan bahwa aktivitas jual beli di area steril jalur protokol, khususnya di kawasan alun-alun, masih terus berlangsung secara diam-diam.
“Kami sering kali harus kejar-kejaran. Saat patroli, mereka pindah lokasi. Sudah disosialisasikan, tapi mungkin belum semua pedagang sadar pentingnya menjaga ketertiban,” ujar PTI Adang.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan lokasi khusus bagi pedagang di kawasan Kepandean. Namun sebagian pedagang tetap memilih berjualan di area larangan, bahkan dengan membawa gerobak dorong agar mudah berpindah.
Asdi menegaskan bahwa Satpol PP menjalankan tugas sesuai prosedur dan perintah pimpinan. Patroli dilakukan dua kali sehari, dan penertiban terus berjalan di beberapa titik rawan pelanggaran seperti Pasar Lama, Taman Sari, Stadion Maulana Yusuf, Bogeg, hingga kawasan jalur protokol.
“Kalau ada yang tetap melanggar, kita ambil tindakan. Kadang harus tegas, termasuk mendatangkan alat berat. Ini bukan soal ingin menakut-nakuti, tapi menjalankan aturan,” tegasnya.
Menurutnya, Satpol PP kerap berada dalam posisi dilematis. Bila terlalu tegas, dianggap kejam. Bila terlalu lunak, dianggap tidak berguna.
“Kami memilih pendekatan persuasif, tapi kalau sudah terlalu banyak yang langgar, kita harus bertindak tegas juga. Ini soal harga diri dan ketertiban kota,” kata Sumardi.
Asdi berharap masyarakat mendukung upaya pemerintah menjaga kebersihan dan ketertiban kota. Kawasan protokol, menurutnya, harus bebas dari pedagang karena dapat menimbulkan kesan kumuh jika dibiarkan.
“Kalau dibiarkan, nanti makin banyak yang berjualan, pakai tenda, pakai terpal, lama-lama jadi bangunan. Ini tugas kami untuk mencegah itu semua,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh anggota di lapangan bertindak berdasarkan aturan dan tidak pernah bergerak di luar SOP. “kita hanya jalankan tugas. Kalau ada perintah, kami laksanakan. Kalau tidak ada, kami tidak bisa ambil inisiatif sendiri. Semua prosedural,” tutupnya.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar