Kota Serang — kemajuanrakyat.id-Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang, KH. Mamun Sahroni, mengingatkan pemerintah daerah agar pelaksanaan pembangunan di Kota Serang tidak melupakan aspek keadilan sosial dan kepentingan rakyat kecil. Menurutnya, pembangunan harus disertai proses yang transparan, sesuai hukum, serta melibatkan elemen masyarakat secara luas agar tidak menimbulkan konflik seperti yang terjadi di daerah lain.
Dalam pernyataannya kepada wartawan saat kegiatan di MUI Kota Serang, Senin (20/10/2025). KH. Mamun menyampaikan bahwa MUI Kota Serang pada prinsipnya mendukung pembangunan yang digagas oleh pemerintah. Namun ia menekankan bahwa dukungan itu disertai catatan penting, terutama soal proses, manfaat, dan partisipasi publik.
“Kami men-support pembangunan. Tapi jangan sampai seperti kasus PIK 2 di Tangerang. Proyeknya besar, tapi rakyat jadi korban karena administrasi pertanahannya belum selesai. Kalau itu terjadi di Serang, akan sangat merugikan masyarakat,” tegasnya.
KH. Mamun bahkan menyebut bahwa jika pembangunan tidak berpihak pada masyarakat, bukan tidak mungkin pemerintah pusat akan mengevaluasi atau bahkan mencabut proyek tersebut seperti wacana yang muncul terhadap PIK 2.
Menurut KH. Mamun, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang maslahat atau membawa kebaikan nyata bagi umat. Ia meminta agar pemerintah Kota Serang tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan kesejahteraan warga sekitar.
“Pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kalau hanya untuk kelompok tertentu, itu tidak adil dan bertentangan dengan semangat pembangunan berkeadilan,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang terbuka kepada masyarakat, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, hingga tokoh budaya dan perempuan. Keterlibatan ini, menurutnya, akan menciptakan komunikasi yang sehat dan menghindari konflik yang bisa muncul akibat miskomunikasi atau kebijakan yang tertutup.
Dalam kesempatan yang sama, KH. Mamun juga mengulas pentingnya posisi pesantren dalam pembangunan bangsa, termasuk di Banten. Ia menyinggung kembali peristiwa sejarah perjuangan kemerdekaan yang tidak lepas dari peran ulama dan pesantren, seperti resolusi jihad yang dicetuskan KH. Hasyim Asy’ari.
“Pesantren sejak sebelum kemerdekaan sudah memberikan kontribusi besar, baik dalam pendidikan maupun pembentukan karakter bangsa. Di Banten, pesantren adalah bagian dari pendidikan formal dan informal yang aktif membina masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah di Banten, termasuk Kota Serang, turut mendukung program-program pesantren yang ada di wilayah masing-masing, karena keberadaan pesantren dinilai mampu memperkuat fondasi sosial, spiritual, dan pendidikan masyarakat.
Kritik Konstruktif untuk Masa Depan Kota Serang
Menutup pernyataannya, KH. Mamun menyampaikan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi justru sebagai bentuk tanggung jawab moral agar pembangunan berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan.
“Banten harus kompak. Pemerintah, ulama, masyarakat semua harus bergerak bersama. Jangan sampai pembangunan jadi sumber konflik karena komunikasi yang buruk atau proses yang tidak tuntas,” pungkasnya.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar