Kota Serang – kemajuanrakyat.id-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menyoroti kemacetan parah dan kerusakan jalan di wilayah Bojonegara dan sekitarnya yang diduga disebabkan oleh lonjakan jumlah truk tambang. Kondisi ini terjadi pasca penutupan aktivitas pertambangan di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Melalui Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, dan Lingkungan Hidup (ESDM & LH), HMI menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang gagal mengantisipasi lonjakan arus kendaraan berat yang kini melintasi wilayah pesisir.
“Pemkab Serang seharusnya sudah memprediksi dampak ini sejak awal. Penutupan tambang di Parung Panjang otomatis mengalihkan ratusan truk bermuatan material ke wilayah Serang dan Cilegon. Namun, sampai hari ini belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah,” ujar Ketua Bidang ESDM & LH HMI Cabang Serang, Dimas Noto J.K, dalam keterangannya, Minggu (12/10/2025).
HMI mencatat, sejumlah ruas jalan di Bojonegara mengalami kerusakan serius, dipenuhi debu, serta kerap menjadi titik kemacetan. Kondisi ini dinilai mengganggu aktivitas warga, meningkatkan polusi udara, dan memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas akibat tingginya volume truk bertonase besar.
“Warga sudah menjadi korban. Jalan rusak, udara tercemar, bahkan anak-anak kesulitan ke sekolah karena truk tambang memadati jalur pemukiman. Ini bukti nyata kelalaian pemerintah daerah,” tegas Dimas.
HMI Cabang Serang mendesak Pemkab Serang segera mengambil langkah tegas, termasuk menetapkan pembatasan jam operasional, batas tonase, dan jalur khusus bagi kendaraan tambang. Mereka juga meminta adanya koordinasi lebih kuat antara Pemkab Serang, Pemkot Cilegon, dan Pemprov Banten dalam mengelola dampak distribusi material tambang lintas wilayah.
Tak hanya itu, HMI juga mendesak aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan agar menindak kendaraan tambang yang melintas sembarangan dan merusak fasilitas umum.
“Jika pemerintah terus bersikap pasif, kami akan membuka posko pengaduan masyarakat dan turun langsung ke lapangan bersama warga. Rakyat tidak boleh dibiarkan menanggung dampak kebijakan lintas daerah tanpa perlindungan,” tambahnya.
Menurut HMI, lemahnya respons Pemkab Serang mencerminkan kurangnya visi mitigasi lingkungan dan transportasi jangka panjang di tingkat daerah. Mereka mendesak pemerintah agar tidak hanya berperan sebagai penonton dalam menghadapi persoalan ini.
“Pembangunan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat. Pemerintah daerah harus segera bertanggung jawab,” pungkas Dimas.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar