Kemajuan Rakyat, Bekasi
Kinerja Inspektorat Kabupaten Bekasi dalam mengaudit proyek Jembatan penghubung Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, yang berlokasi di Kecamatan Pebayuran patut dipertanyakan.
Pasalnya kegiatan yang dikerjakan PT. BONAJATI MUTIARA, dengan nilai kontrak Rp. 24.771.360.877,32 sumber anggaran APBD Kabupaten Bekasi tahun 2019, diduga dikerjakan asal jadi sebab baru hitungan bulan sudah banyak tampak kerusakan,
Indra Pardede Sekjend LSM Kampak-RI Divisi DPN mengatakan, “ini menjadi salah satu bentuk dugaan tindak korupsi.
Hasil investigasi dilapangan Jembatan Penghubung Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang ini jauh dari mutu dan kualitas, yang bisa merugikan negara maupun masyarakat pengguna jembatan.
Lanjut Indra “Mencermati persoalan itu, saya menilai ada korporasi antara Inspektorat dengan pihak pemangku kegiatan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Inspektorat dalam tugas pemeriksaannya baik pemeriksaan bentuk fisik maupun laporan harus penuh ke hati-hatian dan lebih teliti, karena apabila pekerjaan yang tidak sesuai dengan speck dan dalam penyerapan anggarannya mencapai 100% ini berbahaya. Sangat berpotensi merugikan Negara dan melukai hati Rakyat”
“Sangat diharapkan dalam mendukung program Pemerintah dalam Pembangunan Daerah yang tentunya dalam hal pengawasan tidak boleh ada penerimaan pekerjaan yang dalam temuan dilapangan ada kejanggalan atau ketidak sesuaian secara teknik konstruksi, segera harus dibenahi lagi karena sekecil apapun uang negara adalah uang rakyat harus hati-hati dalam menggunakan nya”
Inspektorat seharusnya berfungsi sebagai aparat pengawasan internal pemerintah.
Yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan pembangunan yang di anggarkan pemerintah dapat berjalan secara effisien, efektif dan untuk hasil harus sesuai dalam mencapai mutu dan kualitas suatu pembangunan pungkasnya indra. (Davi/team).
Komentar