Serang-kemajuanrakyat.id-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. Organisasi mahasiswa menilai, perhatian pemerintah terhadap dinamika politik elite perlu diimbangi dengan langkah konkret dalam menangani krisis lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Kritik disampaikan Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Serang, Anang M Faisal, di Serang, Rabu (4/11/2026). Ia menilai, persoalan karhutla yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan dan tata kelola lingkungan.
Menurut Anang, terdapat kesenjangan antara persoalan yang dihadapi masyarakat dengan prioritas para pemegang kebijakan. Di tengah ancaman asap akibat karhutla, dinamika politik dan persaingan antarkelompok elite dinilai lebih banyak menyita perhatian ruang publik.
“Ada jarak yang teramat lebar antara apa yang dirasakan oleh rakyat di akar rumput dengan apa yang dipikirkan oleh para pemegang diskresi di pusat. Ketika paru-paru anak bangsa di berbagai daerah sesak oleh racun asap karhutla yang dibiarkan berulang setiap tahun, para elite justru asyik berkutat dalam kalkulasi syahwat kuasa dan pertikaian kelompok,” ujar Anang.
Ia menambahkan, persoalan tersebut tidak cukup dipandang sebagai kelalaian administratif, tetapi juga perlu dilihat dari aspek tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dan lingkungan.
HMI Cabang Serang menilai, salah satu persoalan mendasar dalam penanganan karhutla adalah belum optimalnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Organisasi tersebut juga menyoroti dugaan perlindungan terhadap kepentingan oligarki serta belum tuntasnya persoalan impunitas korporasi dalam kasus kejahatan lingkungan.
Menurut Anang, penanganan krisis ekologis membutuhkan keberanian politik pemerintah untuk menyelesaikan persoalan hingga ke akar masalah, termasuk memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta pertanggungjawaban korporasi.
“Demokrasi kita sedang mengalami atrofi moral. Ia direduksi menjadi sekadar panggung sirkus bagi kelompok-kelompok yang berebut pengaruh, sementara urusan esensial seperti keselamatan ekologis dan keadilan sosial diabaikan begitu saja. Ketika alam mulai meradang dan membakar diri, itu adalah alarm keras bahwa tata kelola republik ini sedang sakit parah,” katanya.
Lebih lanjut, HMI Cabang Serang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, penanganan karhutla dinilai harus dilakukan secara sistematis, mulai dari pencegahan, pengawasan kawasan rawan kebakaran, penindakan terhadap pelaku, hingga pemulihan lingkungan yang terdampak.
Anang menyatakan, HMI Cabang Serang akan terus mengambil posisi dalam mengawal kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup.
“Kami tidak akan membiarkan republik ini berjalan tanpa arah akibat kealpaan para elite. Jika negara terus abai terhadap jeritan rakyat dan kerusakan alam, maka sejarah akan menagih pertanggungjawaban moral dari setiap kebijakan yang mereka ambil hari ini,” pungkasnya.
HMI Cabang Serang berharap pemerintah menempatkan penanganan krisis ekologis sebagai agenda prioritas nasional dan tidak membiarkan persoalan lingkungan tersisih oleh kepentingan politik jangka pendek.
(Yuyi Rohmatunisa)
Komentar