Serang – kemajuanrakyat.id-Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Serang, Dadang Sujana, menyoroti besarnya tunjangan yang diterima para anggota DPRD Kabupaten Serang yang dinilai kontras dengan kondisi masyarakat saat ini.
Dadang mengungkapkan bahwa Ketua DPRD menerima tunjangan hampir Rp.60 juta per bulan, sedangkan Wakil Ketua dan anggota DPRD masing – masing mendapatkan lebih dari Rp.50 juta.
“Ini menjadi persoalan yang harus disoroti. Ketimpangan antara pejabat dan rakyat semakin nyata, sementara persoalan – persoalan mendasar belum juga terselesaikan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/10/2025), di Gedung DPRD Kabupaten Serang.
Ia menambahkan, selama hampir lima abad berdiri, Pemerintah Kabupaten Serang dinilai belum mampu menjawab permasalahan kerakyatan seperti pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang pun berada di posisi ke-6 dari delapan kabupaten/kota di Banten, hanya unggul dari Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
Dadang juga menyinggung soal ketidakseimbangan antara luas wilayah, kehadiran industri, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Faktanya, keberadaan pabrik-pabrik belum mampu mengurangi angka pengangguran secara signifikan,” jelasnya.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi sorotan GMNI. Menurut Dadang, Kabupaten Serang menghasilkan sekitar 1.200 ton sampah per hari, namun yang berhasil ditangani hanya sekitar 120 ton. Selebihnya, sampah tersebut menumpuk di pinggiran dan dibakar oleh warga, yang berpotensi sampah tersebut menyebabkan banjir.
“TPA 3R yang tersedia hanya ada di empat kecamatan dan tidak mampu menampung seluruh volume sampah. Bahkan sebagian sampah dibuang ke Kabupaten Pandeglang lewat kerja sama MoU, namun itu pun masih jauh dari cukup,” tandasnya.
Ia juga menyinggung kurangnya fasilitas transportasi umum yang layak serta lalu lintas yang tidak tertata akibat lalu lalangnya truk industri.
“Fasilitas umum nyaris tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Jalur lalu lintas tidak steril, dan tidak ada transportasi memadai yang bisa diakses warga,” pungkasnya.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar