Kabupaten Tangerang– Kemajuanrakyat.Id-Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam BEM Banten Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Tangerang. Aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap 100 hari kerja Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, yang dinilai belum menunjukkan kinerja nyata dan responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Koordinator BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto, menyebut seratus hari pertama pemerintahan merupakan fase penting untuk menunjukkan arah kebijakan dan komitmen terhadap janji politik. Namun, menurutnya, hal itu belum tercermin dalam kepemimpinan saat ini.
“100 hari pertama adalah momentum strategis untuk membuktikan keseriusan dalam membangun daerah. Tapi hingga hari ini, kami belum melihat langkah konkret yang menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Bagas kepada wartawan Rabu, (4/6/2025).
Aksi mahasiswa berlangsung damai namun penuh tekanan moral. Sayangnya, baik Bupati maupun Wakil Bupati Tangerang tidak hadir menemui massa aksi. Delegasi mahasiswa hanya diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, bersama beberapa kepala dinas.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:
1. Soma Atmaja (Sekda)
2. Tapsut Sudrajat (Kepala BPBD)
3. Farizal (Plt Sekdis)
4. Fachrul (Kadis DLHK)
5. Agus (Perwakilan Dinas Pendidikan)
6. Muchamad (Staf Khusus)
Koordinator Lapangan Aliansi, Akhmad Nawawi, menegaskan bahwa aksi ini bukan hanya bentuk simbolik, melainkan desakan serius agar Pemkab Tangerang segera mengambil langkah nyata dalam menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Adapun sembilan tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa, meliputi:
1. Transparansi proyek pengembangan kawasan PIK 2.
2. Pengesahan Perbub No. 12 Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah, serta pencopotan Kepala Dinas Perhubungan yang dinilai lalai.
3. Penertiban parkir liar truk tanah.
4. Pemberantasan praktik percaloan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Penyelesaian proyek infrastruktur yang mangkrak.
6. Pencopotan Kepala DLHK karena dinilai gagal mengelola TPA Jatiwaringin.
7. Realisasi anggaran BOSDA secara merata.
8. Percepatan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak.
9. Penanganan konkret terhadap persoalan kemiskinan di Kabupaten Tangerang.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mendesak Sekda menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen Pemkab untuk memfasilitasi pertemuan langsung antara perwakilan BEM dan Bupati, guna menyerahkan naskah akademik yang telah disusun.
Aksi ini menjadi penanda meningkatnya partisipasi kritis mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. BEM Banten Bersatu mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah hanya dapat diraih melalui transparansi, partisipasi dan akuntabilitas nyata dalam kebijakan publik.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar