Banten-kemajuanrakyat.id-Praktik alih daya atau outsourcing di sektor jasa penunjang pekerjaan pabrik masih menyisakan persoalan hukum, terutama terkait kepastian hubungan kerja, keberlanjutan masa kerja dan perlindungan hak-hak pekerja ketika terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa atau vendor.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Dewi Wahyuni, S.H., M.H., praktisi hukum yang saat ini tengah menempuh pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung (UNISBA).
Dalam kajian hukum ketenagakerjaan, Dewi menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi pekerja outsourcing, khususnya ketika terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa, sementara pekerja tetap menjalankan pekerjaan yang sama di lokasi dan lingkungan kerja yang sama.
Menurutnya, praktik outsourcing pada dasarnya merupakan bentuk hubungan kerja yang melibatkan pekerja, perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pengguna jasa. Dalam pelaksanaannya, pekerja secara yuridis memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa, sementara aktivitas pekerjaan sehari-hari dilakukan di lingkungan perusahaan pengguna.
Persoalan muncul ketika perusahaan penyedia jasa berganti, tetapi pekerja tetap melaksanakan pekerjaan yang sama. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius, khususnya menyangkut keberlanjutan masa kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah praktik penghitungan masa kerja yang kembali dimulai dari awal setiap kali terjadi pergantian vendor. Padahal, secara faktual, pekerjaan yang dilakukan pekerja tetap berlangsung dan tidak mengalami perubahan.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara keberlanjutan pekerjaan dengan perlindungan hak pekerja. Dampaknya dapat berkaitan dengan pemenuhan hak normatif, jaminan sosial, kompensasi, hingga perhitungan uang pesangon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dewi menjelaskan bahwa ketentuan alih daya sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan hubungan kerja outsourcing.
Salah satu aspek penting dalam ketentuan pengaturan mengenai pengalihan perlindungan hak pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan objek pekerjaannya tetap ada.
Menurutnya, pergantian vendor tidak boleh semata-mata dipandang sebagai perubahan administratif perusahaan penyedia jasa. Aspek keberlanjutan perlindungan hak pekerja juga harus menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Dewi menilai diperlukan penguatan pengawasan ketenagakerjaan agar perusahaan pengguna jasa maupun perusahaan penyedia jasa menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian mengenai status hubungan kerja, pencatatan masa kerja, pemenuhan hak normatif, serta mekanisme penyelesaian perselisihan apabila terjadi persoalan akibat pergantian perusahaan alih daya.
Sebagai praktisi hukum yang kini tengah memperdalam keilmuan melalui pendidikan doktoral di bidang hukum, Dewi menilai bahwa fleksibilitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha harus tetap berjalan seiring dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan tenaga kerja.
“Prinsipnya, kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai pekerjaan tetap berlanjut, tetapi perlindungan hak pekerjanya justru terabaikan,” demikian pandangan Dewi Wahyuni.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian perusahaan, pekerja, serta instansi pengawas ketenagakerjaan agar penerapan sistem alih daya tidak hanya memberikan kepastian bagi dunia usaha, tetapi juga menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja.
(Bayu Sukma Kelana)














Komentar