Serang – kemajuanrakyat.id-Wakil Bupati Serang, H. Najib Hamas, menegaskan sikap tegas Pemerintah Kabupaten Serang dalam memerangi segala bentuk pungutan liar (pungli), khususnya di sektor pendidikan dan lingkungan birokrasi pemerintahan. Ia meminta masyarakat untuk tidak takut melapor, disertai bukti, kepada Inspektorat.
“Kalau ada pungutan liar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), sekolah, atau birokrasi lainnya, kumpulkan bukti-buktinya dan laporkan ke Inspektorat. Inspektorat yang akan menindaklanjuti,” tegas Najib kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).
Najib menyebut, tidak akan ada toleransi terhadap oknum pejabat atau pegawai yang menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi. Ia juga mengingatkan agar para kepala sekolah, guru, dan ASN tidak bermain-main dengan kewenangan yang diberikan.
“Praktik pungli itu bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Kita ingin menciptakan iklim pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi pungli di Kabupaten Serang,” tandasnya.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Ia mendorong masyarakat, media, serta aparat penegak hukum untuk aktif mengawasi dan melaporkan bila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Kalau ditemukan ada pelanggaran, jangan ragu. Laporkan saja. Kita ingin Serang menjadi daerah yang bersih dari korupsi dan pungli,” ujarnya.
Selain soal pungli, Najib turut menanggapi laporan masyarakat terkait kerusakan bangunan sekolah yang baru direnovasi namun sudah mengalami retak. Ia menjelaskan bahwa beberapa kerusakan bisa disebabkan oleh faktor geografis dan kondisi alam, seperti yang terjadi di Kecamatan Gunung Sari.
“Terkait bangunan sekolah yang retak, itu karena daerah Gunung Sari sedang musim durian. Banyak bangunan yang tertimpa durian dari pohon, menyebabkan keretakan. Hal-hal seperti ini perlu diperhitungkan ke depan dalam perencanaan struktur bangunan,” jelasnya sembari tersenyum.
Meski demikian, Najib menegaskan bahwa pemerintah tetap akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur pendidikan. Jika ditemukan adanya kelalaian dalam pengerjaan, maka pihak terkait harus bertanggung jawab.
“Kita akan evaluasi. Kalau karena faktor kelalaian, harus diperbaiki. Tapi kalau karena faktor alam, kita akan kaji dari sisi kekuatan dan ketahanan bangunannya,” tutup Najib dengan nada serius.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar