Kemajuan Rakyat, Jakarta – Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan kerusuhan dalam aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan orang yang diperintahkan oleh sejumlah pihak yang memiliki kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Perusuh itu sebetulnya hanya orang-orang yang dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi karena kepentingan pribadinya maupun kelompoknya,” kata Dudung di Jakarta, Senin (12/10).
Dudung menyatakan mahasiswa maupun buruh yang turun ke jalan dalam aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja hanya ingin menyuarakan aspirasinya terkait undang-undang tersebut. Sementera, perusuh sengaja digerakkan untuk membenturkan aparat keamanan dengan masyarakat.
“Kelompok yang memang membuat dan mencoba agar terjadinya kerusakan-kerusakan atau terjadinya bentrok antara masyarakat dengan aparat,” ujarnya.
Namun, jenderal TNI bintang dua itu baru mau mencari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aksi kerusuhan dalam demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Ia belum bisa mengungkapkan siapa pihak yang menggerakkan perusuh tersebut.
“Siapa tokoh-tokoh yang di lapangan? Pasti ada penggeraknya dan itu yang lebih penting,” katanya.
Lebih lanjut, Dudung pun mengingatkan kepada seluruh anggota TNI dan Polri untuk tetap menjunjung tinggi kepentingan masyarakat saat bertugas mengamankan aksi demonstrasi.
“Saya sampaikan kepada TNI-Polri agar di dalam laksanakan tugas tidak ada kepentingan kepentingan lain, kepentingan pribadi maupun kelompok yang nanti akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membenturkan,” ujarnya.
Demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja berlangsung di sekitar Istana Negara, Jakarta, 8 Oktober lalu. Aksi mahasiswa, pelajar, dan buruh itu berakhir kericuhan dan perusakan serta pembakaran sejumlah fasilitas umum.
Dalam kericuhan tersebut, massa melempar batu, kayu, berbagai benda tumpul, hingga petasan ke arah aparat. Sementara itu aparat membalas dengan tembakan gas air mata dan water cannon.
Demonstrasi berujung kericuhan tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di daerah lain. Misalnya di Medan, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar hingga Kendari. Ribuan orang ditangkap aparat kepolisian, beberapa di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. [red/ cnnIndonesia]
