Serang, Kemajuanrakyat.id- H. Astari, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pencak Silat Pelestarian Seni Budaya Terumbu Banten Indonesia (PPSPSBTBI), menegaskan penolakannya terhadap proyek pembangunan Pusat Investasi dan Kota (PIK) 2 yang direncanakan di wilayah Banten.
Wawancara kepada wartawan. Sabtu, (21/12/2024), di Gedung Islamic Center, Komplek Keraton Surosowan, Banten Lama, Kota Serang. Dalam kesempatan itu, H. Astari menanggapi beredarnya informasi yang mengatakan bahwa ulama, tokoh Banten, dan para pendekar Banten mendukung proyek PIK 2.
Ia dengan tegas membantah klaim tersebut dan menyebutnya sebagai “hoax” yang dibuat oleh oknum – oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.
“Kami sebagai tokoh masyarakat Banten sangat menolak adanya PIK 2 di daerah Banten. Berita yang menyebutkan bahwa kami mendukung itu adalah hoax. PIK 2, yang konon dibangun oleh perusahaan dari Cina, dilakukan tanpa sepengetahuan kami sebagai tokoh – tokoh Banten,” ungkap H. Astari.
Menurut H. Astari, pembangunan proyek tersebut melibatkan pihak-pihak yang belum transparan, dengan tanah yang telah dibeli oleh investor asing namun belum dibayar, sementara lahan tersebut sudah diambil alih. Ia juga menyoroti aspek negatif dari proyek tersebut, yang dinilai tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Banten, baik dalam aspek Pembangunan Infrastruktur Nasional (PSN) maupun manfaat langsung bagi penduduk setempat.
“Masyarakat banyak yang merasa dikhianati dan dirugikan. Tanah sudah dirampas, tapi uangnya belum dibayarkan. Kami menuntut kejelasan dan transparansi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini,” tambah H. Astari.
Meskipun ia mengakui bahwa proyek ini mungkin memiliki potensi untuk membawa dampak positif dalam jangka panjang, H. Astari menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti konkret terkait manfaat yang akan diperoleh Banten dari pembangunan PIK 2.
Penolakan terhadap PIK 2 ini turut didukung oleh berbagai elemen masyarakat, ulama, dan tokoh adat yang hadir dalam Musyawarah dan Mudzakarah Ahwa Dunia Wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat, yang berlangsung di lokasi yang sama. Mereka menyuarakan keprihatinan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut, yang menurut mereka belum memberikan kepastian bagi masyarakat Banten.
(Yuyi Rohmatunisa)
Komentar