Kemajuanrakyat.id – Keseriusan Kejari Kabupaten Bekasi dalam Penegakan Hukum sedang diuji esok hari dalam penanganan tipikor dugaan gratifikasi oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dalam waktu deket.
Konsentrasi masyarakat Kabupaten Bekasi beberapa minggu terakhir tertuju pada keseriusan kejaksaan apakah berani menuntaskan perkara dugaan Tipikor yang menyeret oknum salah satu pimpinan partai yang sedang berkuasa saat ini.
“Equality before the law apakah berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari partai yang berkuasa.? karena berdasarkan desas desus yang beredar diketahui bahwa elit politik partai tersebut ditingkat Jawa barat telah melakukan usaha penggembosan agar dugaan perkara tipikor tersebut bisa dihentikan”. Terang Gunawan
Ketua Umum LSM SNIPER INDONESIA menduga ada lobi-lobi busuk dilakukan dengan berbagai skenario agar oknum anggota Dewan yang diduga sebagai pelaku gratifikasi tersebut bisa lolos kembali dari perbuatan busuk yang dia lakukan.
“Pada hal berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pihak Kejaksaan sebenarnya sudah memeriksa lebih dari 15 saksi dalam perkara tersebut demikian juga oknum anggota DPRD yang dilaporkan tersebut juga telah diperiksa oleh pihak Kejari Kabupaten Bekasi,” Ucapnya.
Masih menurut Gunawan, hal membuat masyarakat Kabupaten Bekasi heran adalah ditengah tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan RI saat ini yang telah mencapai 82% ternyata oknum tersebut berani melakukan lobi-lobi busuk agar perkaranya dapat dihentikan, padahal jika dilihat dalam pemberitaan lain di Kejaksaan Agung sendiri telah melakukan penindakan berupa penangkapan kepada anggota DPR RI dari fraksi PDI-P yang melakukan dugaan tipikor dalam kasus pemalsuan terkait tambang. Apakah Kejaksaan sudah mulai pandang bulu dalam Penegakan Hukum? Apakah anggota DPRD Kabupaten Bekasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari anggota DPR RI sehingga kebal Hukum dan tidak bisa ditindak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab pada besok Rabu 13 September 2023 pada saat SL kembali diperiksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Kejaksaan akan membuktikan tingkat kepercayaan masyarakat yang telah mencapai angka 80% tersebut apakah benar adanya atau hanya sebuah angka belaka.
“Masyarakat Kabupaten Bekasi menunggu pembuktian dari Kejaksaan”. Tutupnya.
(Di)
Komentar