Banten– kemajuanrakyat.id-Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI tengah mengkaji harga tanah di berbagai kota di Indonesia guna mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kajian tersebut dilakukan karena tingginya harga tanah di sejumlah daerah yang dinilai menyulitkan pembangunan perumahan tapak.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP RI, Dr. Sri Haryati, S.Pi., M.Si., mengatakan Menteri PKP akan turun langsung ke daerah untuk menyisir kondisi harga tanah yang tidak lagi terjangkau oleh skema pembiayaan perumahan.
“Harga tanah harus tetap memberikan keuntungan bagi pengembang, tetapi juga bisa dicicil oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Karena itu, Pak Menteri bekerja sama dengan BPS untuk menghitung harga yang paling sesuai,” kata Sri Haryati kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025).
Menurutnya, perbedaan harga tanah di setiap wilayah dipengaruhi oleh Indeks Kemahalan Konsumsi (IKK). Saat ini, konsep kebijakan tersebut sudah tersedia dan sedang dibahas bersama para pemangku kepentingan.
“Dari sisi legal dan teknis menjadi perhatian utama. Kami tidak ingin salah hitung karena kebijakan ini akan berlaku secara nasional,” ujarnya.
Sri Haryati menambahkan, pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik negara, BUMN, dan BUMD. Skema yang digunakan adalah Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL, sehingga kepemilikan lahan tetap berada di tangan negara.
Selain itu, pemerintah menyiapkan dua konsep hunian, yakni rumah susun milik dan rumah susun sewa. Konsep sewa dinilai relevan bagi generasi muda yang cenderung memilih hunian fleksibel.
Saat ini, PKP juga tengah menjalankan proyek perumahan melalui Perumnas yang masih dalam tahap pemilihan mitra. Seluruh proses dilakukan sesuai tata kelola dan regulasi yang berlaku.
Terkait standar rumah subsidi, Sri Haryati menegaskan tidak ada perubahan ukuran, yakni tetap 21/36. Ia juga menyoroti kondisi Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, yang meski dikenal sebagai kawasan elit, namun sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Melalui program gotong royong dan CSR, kami menargetkan pembangunan rumah layak huni sekaligus mendorong kawasan tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
( Yuyi Rohmatunisa )
Komentar