Serang – kemajuanrakyat.id-Menjelang berakhirnya program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Serang, kritik mulai bermunculan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menilai Pemerintah Kabupaten Serang belum mampu menangani masalah mendasar, khususnya pengelolaan sampah.
Ketua Bidang HMI Cabang Serang, Anang Ma’ruf Faisal, menyebut bahwa program Serang Bebas Sampah masih bersifat simbolis dan belum menyentuh akar persoalan. Menurutnya, kegiatan seperti grebek sampah dan pelatihan pengelolaan belum diiringi dengan langkah konkret seperti penetapan lokasi TPA baru maupun teknologi penanganan yang berkelanjutan.
“Kalau hanya angkut sampah lalu berhenti disitu, tanpa tahu mau dikemanakan dan dikelola bagaimana, itu bukan solusi. Itu hanya menunda krisis,” kata Anang, Sabtu (3/8/2025).
HMI menyayangkan tidak adanya koordinasi menyeluruh lintas sektor dalam penanganan masalah sampah. Mereka menilai Pemkab terlalu berfokus pada kegiatan teknis tanpa membangun sistem partisipatif bersama masyarakat.
Anang mencontohkan, solusi jangka pendek seperti TPS3R berbasis desa atau pemberdayaan bank sampah nyaris tidak mendapat perhatian. Padahal, menurutnya, langkah-langkah tersebut dapat langsung diterapkan sambil menunggu penyelesaian persoalan TPA dan teknologi.
“Desa-desa punya potensi besar, apalagi jika digerakkan lewat BUMDes atau komunitas lokal. Jangan tunggu semuanya dari atas, pendekatan top-down itu justru memperlambat,” ujarnya.
HMI pun mendesak agar Pemkab membuka ruang evaluasi dan transparansi atas capaian program 100 hari. Anang menilai partisipasi publik dalam evaluasi akan memperkuat legitimasi pemerintahan dan menunjukkan keseriusan dalam menjawab persoalan nyata masyarakat.
“Jika program 100 hari hanya jadi bahan publikasi tanpa hasil konkret, maka kepercayaan publik akan terus menurun. Sampah adalah cermin bagaimana pemerintah menyelesaikan persoalan mendasar,” pungkasnya.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar