Kota Serang, Kemajuanrakyat.id-Ratusan guru honorer yang tergabung dalam aksi solidaritas damai bersama mahasiswa dan organisasi masyarakat (ormas) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara, Kamis (3/7/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes atas berbagai permasalahan kesejahteraan dan kejelasan status kepegawaian guru yang hingga kini belum terselesaikan.
Perwakilan guru honorer Kabupaten Tangerang, Agung Sahrijal dalam wawancara kepada wartawan menyampaikan bahwa aksi ini digelar untuk menuntut janji Gubernur Banten, Andra Soni yang dinilai belum terealisasi.
“Sudah enam bulan tunjangan tambahan kami belum dibayarkan, dan juga menuntut kesetaraan tunjangan kinerja antara guru ASN dan ASN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, karena terdapat kesenjangan yang cukup signifikan,” ujar Agung.
Selain masalah tunjangan, para guru honorer juga menyoroti ketidakadilan dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi guru kategori R3 yang telah mengabdi lebih dari lima tahun. Menurut Agung, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan formasi dalam seleksi tahap pertama karena kuota yang diajukan Pemerintah Provinsi Banten ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak sesuai dengan jumlah guru honorer yang ada.
“Padahal Gubernur Andra Soni pernah berkomitmen akan mengunci 932 formasi bagi guru honorer pada tahap kedua. Namun kenyataannya, dalam pengumuman tahap kedua, guru R3 tetap tidak mendapatkan formasi,” jelasnya.
Agung juga menyoroti keberadaan kategori R4 dan R5 yang menurutnya memperparah ketidakjelasan sistem rekrutmen. Guru kategori R4 adalah mereka yang telah bekerja lebih dari dua tahun namun tidak tercatat dalam database BKN. Sementara guru kategori R5 adalah mereka yang memiliki sertifikasi tetapi tidak pernah mengabdi sebagai honorer, namun tetap bisa mengikuti tes dan lolos menjadi PPPK.
“Ini yang membuat kami mempertanyakan keadilan dalam proses rekrutmen. Kita hanya ingin kejelasan, transparansi dan keadilan,” tegasnya.
Tak hanya itu, persoalan pengangkatan calon pengawas sekolah yang telah lulus seleksi sejak 2020–2021 namun hingga kini belum juga mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan, juga menjadi bagian dari tuntutan massa aksi.
Agung pun menyoroti minimnya transparansi dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menurutnya belum dapat diakses secara terbuka oleh publik.
“Kami menuntut Gubernur Banten untuk hadir menemui kami, bukan mengutus pihak keamanan. Kita datang dengan damai, sebagai tenaga pendidik yang ingin menagih janji seorang pemimpin. Hormati kami, walau kami bukan guru dari Gubernur Andra Soni secara langsung, tapi dari guru-lah beliau bisa mencapai posisi seperti sekarang,” pungkas Agung.
Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para peserta berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret demi penyelesaian persoalan guru honorer di Banten.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar