Serang, Kemajuanrakyat.id- Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Banten menurunkan ratusan anggotanya melakukan aksi demo ke Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Banten, Kamis (10/11/2022).
Terkait adanya dugaan permainan proyek kongkalikong antara pejabat Perkim dengan oknum anggota dewan
Ratusan Masa yang menuju kantor Dinas Perkim Banten sempat dihalau oleh Aparat Keamanan dari Kepolisian di Gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), akan tetapi Masa akhirnya tetap masuk kedalam KP3B.
Kordinator Aksi, Nurjaya Ibo dalam orasinya mengatakan bahwa kedatangan Pemuda Pancasila Banten dalam rangka memberikan peringatan keras kepada Pejabat Perkim Banten. “Kami mengutuk keras prilaku kongkalikong antara pejabat Perkim dengan salah satu Oknum Pimpinan DPRD Banten dalam mengelola anggaran pemerintah” tegasnya.
Menurutnya, apa yang terjadi merupakan bentuk penghianatan terhadap Rakyat Banten. “Anggota DPRD harusnya melakukan tugas pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan termasuk pengelolaan anggaran, bukan ikut serta melacurkan diri untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya” ujar Ibo saat berorasi.
Dalam orasinya Nurjaya Ibo juga menyampaikan bahwa Pejabat-pejabat berprilaku korup tak pernah habisnya merajalela menduduki jabatan-jabatan strategis di Pemerintahan Provinsi Banten, “Praktek-praktek korup terlihat jelas dalam berbagai proyek di lingkungan Dinas Perkim Banten, terutama dalam pekerjaan yang diberikan tanpa proses lelang atau penunjukan langsung” serunya dari atas mobil komando.
“Mereka, Pejabat Dinas Perkim Banten bersama dengan Oknum Pimpinan DPRD Banten diduga melakukan praktek setoran untuk mereka yang ingin mendapatkan paket pekerjaan” lanjut Nurjaya Ibo.
Irwan Herdiana, Orator lainnya menegaskan bahwa Pemuda Pancasila Provinsi Banten sebagai perwujudan Pancasila yang berjalan di atas tanah negeri para jawara dengan ini mengecam keras praktek-praktek korup Dinas Perkim Banten.
Irwan melanjutkan bahwa Pemuda Pancasila menuntut agar Kepala Dinas Perkim Banten untuk segera dipecat dan Oknum Pimpinan DPRD yang sudah melacur dengan koruptor juga diberhentikan.
Ia menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak didengar, maka Pemuda Pancasila Provinsi Banten siap mengerahkan anggota jauh lebih banyak. “Kita lorengan KP3B” ancamnya.
Untuk sekedar informasi hampir 1000 an lebih untuk tahun anggaran 2022 paket pekerjaan proyek untuk jalan lingkungan di Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten yang diduga dikerjakan oknum oknum anggota dewan dengan dalih anggaran aspirasi.
Dengan nilai anggaran puluhan miliar rupiah yang dipecah menjadi 150 juta – 200 jt, sehingga proyek ini bisa jadi penunjukan langsung (pl) tanpa melalui proses tender lelang.
Karena merasa kegiatan proyek ini dari hasil pengajuan mereka dengan jalur aspirasi sehingga para anggota dewan berhak menguasai proyek ini.
Namun pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan proyek ini tentu dinas teknis yaitu Perkim.
Hal inilah yang menjadi dilema, Perkim selaku dinas teknis bagai buah simalakama, tidak bisa berbuat apa-apa, kewenangan dewan begitu melekat dan dibenarkan dalam peraturan. (Red)
Komentar