Kota Serang, Kemajuanrakyat.id-Puluhan mahasiswa dari aliansi BEM Banten Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Banten, Kamis (19/6/2025), untuk menyampaikan kritik keras terhadap kinerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang dinilai jauh dari harapan publik.
Dalam orasinya, para mahasiswa menuntut pencabutan hasil seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten yang dianggap cacat prosedur dan sarat kepentingan politik.
Aksi ini menjadi sorotan setelah proses seleksi Sekda dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri karena tidak menyertakan nilai manajemen talenta dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang menjadi salah satu komponen penting dalam sistem merit seleksi jabatan pimpinan tinggi.
“Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tapi bentuk manipulasi sistematis yang mengarah pada intervensi politik demi meloloskan kandidat tertentu,” ujar Koordinator Pusat BEM Banten Bersatu, Bagas Yulianto.
Ia menambahkan bahwa seleksi Sekda tersebut mencerminkan birokrasi yang tidak sehat dan menjauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Koordinator Lapangan aksi, Abdillah, dalam orasinya menyebut proses seleksi sebagai “lelucon memalukan” karena nilai manajemen talenta yang seharusnya disertakan justru diduga sengaja disembunyikan.
“Kami tahu ada kandidat yang dekat dengan kekuasaan. Kami tahu pansel diisi oleh orang-orang yang tunduk pada politik, bukan pada aturan. Jika seleksi pejabat tinggi saja sudah sarat manipulasi, bagaimana masyarakat bisa percaya pada layanan publik?” serunya.
Dalam pernyataan sikapnya, BEM Banten Bersatu menyampaikan 17 poin tuntutan yang ditujukan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, serta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Banten. Di antaranya adalah:
1. Pencabutan legitimasi hasil seleksi Sekda dan pengulangan proses secara transparan.
2. Penyelidikan atas dugaan hubungan kepentingan antara gubernur dan kandidat Sekda.
3. Audit independen atas seluruh program dan anggaran dalam 100 hari pertama pemerintahan.
4. Penyelidikan dugaan korupsi di RSUD Cilograng, Labuan.
5. Penutupan tambang ilegal (Galian C) yang merusak lingkungan dan infrastruktur.
Mereka juga menuntut agar pendidikan digratiskan tanpa syarat, menghentikan praktik komersialisasi pendidikan, memberantas kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, serta membuka akses informasi publik seluas-luasnya.
“Birokrasi Banten sedang dalam kondisi darurat integritas. Kami datang bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk menyuarakan jeritan nurani rakyat,” tutup Bagas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Banten terkait tuntutan para mahasiswa.
( Yuyi Rohmatunisa)
Komentar